Perkuat Implementasi ETPD, Pemkab Bangka Barat Ikuti Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2026

Dalam rangka memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengikuti kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei Indeks ETPD Periode Semester I Tahun 2026 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada 17 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi, sekaligus memberikan pendampingan dalam pengisian survei Indeks ETPD. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memahami indikator penilaian, mekanisme pengisian, serta data dukung yang diperlukan dalam proses evaluasi capaian ETPD.

Pengisian survei Indeks ETPD merupakan bagian penting dalam mengukur perkembangan dan tingkat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hasil survei tersebut menjadi salah satu instrumen evaluasi terhadap penerapan transaksi elektronik, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Melalui pendampingan ini, pemerintah daerah memperoleh penguatan pemahaman terkait pemenuhan indikator survei, kelengkapan data dan dokumen pendukung, serta kesesuaian informasi yang disampaikan dalam pengisian Indeks ETPD. Hal ini penting untuk memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan terkait dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah.

Melalui kegiatan Capacity Building dan pendampingan ini, diharapkan kualitas pengisian survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2026 semakin meningkat serta dapat mendukung optimalisasi penerapan transaksi elektronik di Kabupaten Bangka Barat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan berbasis digital.

Sumber: BP2RD Kabupaten Bangka Barat..